Oleh: Khoirul Naim, SKM., MEpid.*

Epidemi HIV di Indonesia saat ini memasuki tingkat terkonsentrasi dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Diperlukan respon secara nyata, efektif dan efisien dalam menurunkan epidemi melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat maupun daerah.Agar dapat melakukan respons yang komprehensif, diperlukan sumberdaya pendanaan yang memadai. Salah satu dukungan dana dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah The Global Fund. Indonesia adalah salah satu negara yang memperoleh dukungan dana dari GFATM untuk penanggulangan tiga (3) penyakit yaitu HIV/AIDS, TB dan Malaria. Dukungan GFATM untuk penanggulangan HIVdan AIDS telah diterima sejak tahun 2003 melalui Ronde 1, kemudian  tahun 2005 melalui ronde 4.

Pada bulan Juni 2008, dikoordinatori oleh Sekretaris KPA Nasional selaku Ketua TWG Komponen AIDS, Indonesia mengajukan proposal Ronde 8 kepada GFATM Geneva. Kegiatan yang diusulkan dalam proposal Ronde 8 bersifat komprehensif untuk mendukung percepatan pencapaian target Rencana Aksi Nasional 2010 khususnya di 12 propinsi prioritas dengan keadaan epidemi HIV tertingi di Indonesia.  Pada bulan Oktober 2008, proposal ronde 8 Indonesia untuk komponen AIDS dan TB telah disetujui oleh GFATM Geneva. Komitmen pendanaan telah ditetapkan untuk periode dua (2) tahun pertama. Selanjutnya apabila tidak ada hambatan, maka pada bulan April 2009 akan dilakukan penandatangan kesepakatan antara pemegang dana hibah utama (Principal Recipient) dengan GFATM, dengan demikian implementasi program dapat terealisasi pada bulan Juli 2009 di 12 propinsi dan 69 kabupaten/kota prioritas.

Sebelum implementasi program dilakukan, maka setiap pelaksana baik pemegang dana sekunder (sub recipient) maupun pengelola dana pada tingkat pelaksana (sub sub recipient), perlu memahami dengan jelas bagaimana mekanisme pengelolaan dukungan dana GFATM, termasuk kegiatan dan target yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPA Nasional bersama dengan Depkes dan PKBI selaku PR Ronde 8, merasa perlu melakukan kegiatan pertemuan dengan tim propinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di 12 propinsi sebagai calon sub recipient dan sub-sub recipient. Tujuan utama dari pertemuan adalah untuk memperkuat para pengelola dana GFATM (sub recipient dan sub sub recipient) wilayah yang memperoleh dukungan dana ronde 8, sehingga implementasi kegiatan dan pengelolaan dana dapat dilakukan sesuai ketentuan dan memberikan hasil lebih optimal dalam upaya penanggulangan AIDS di daerah.  Pertemuan rencana akan melibatkan tim dari 3 PR (KPA Nasional, Departemen Kesehatan dan PKBI) dan dilaksanakan secara regional.

Secara lengkap pertemuan tersebut ditujukan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai kebijakan dalam penanggulangan AIDS di Indonesia.
2. Memberikan gambaran mengenai dukungan GFATM dalam upaya penanggulangan AIDS di daerah.
3. Memberikan gambaran mengenai mekanisme pengelolaan dana GFATM Ronde 8.
4. Memberikan gambaran mengenai kegiatan penanggulangan AIDS dengan dukungan GFATM Ronde 8 masing-masing pengelola dana hibah utama (PR).
5. Memberikan gambaran mengenai dukungan dana dan target.
6. Memberikan gambaran mengenai kebijakan teknis ruang lingkup dan area program intervensi.
7. Memberikan gambaran mengenai mekanisme monitoring dan pelaporan kegiatan dan target.
8. Memberikan gambaran mengenai mekanisme/sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan.
9. Memberikan gambaran mengenai mekanisme/sistem pengadaan dan pelaporan logistik.
10. Melakukan penyusunan rencana implementasi kegiatan, identifikasi potensial  pelaksana kegiatan serta identifikasi masalah dan pemecahan masalah dalam implementasi kegiatan di daerah.

Adapun hasil yang diharapkan dari pertemuan tersebut adalah:

1. Adanya kesamaan pemahaman dari tim pengelola dana di Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola dana sekunder dan tertier (sub recipient dan sub sub recipient) di 12 propinsi.
2. Teridentifikasinya rencana implementasi kegiatan, potensial pelaksana kegiatan serta masalah dan pemecahan masalah dalam implementasi kegiatan.
3. Adanya kesamaan pemahaman dan kebijakan teknis dalam implementasi program di lapangan.

Rangkaian pertemuan akan dihadiri oleh peserta dari propinsi berikut kota dan Kabupaten yang mendapatkan dukungan dana GFATM Ronde 8 yang terdiri dari Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,  Bali, Papua, dan Papua Barat dengan peserta yang terdiri dari:

1. KPA Provinsi sebanyak 4(empat) orang yaitu wakil ketua atau sekretaris KPA Propinsi, Pengelola Program,Pengelola Monev dan Pengelola Keuangan.
2. KPA Kabupaten/Kota sebanyak 3(tiga) orang yaitu sekretaris KPA Kabupaten/Kota, Pengelola Program yang merangkap Monev dan Pengelola Keuangan.
3. Dinas Kesehatan Propinsi sebanyak 3(tiga) orang yaitu Kadinkes,Kasubdin dan Kasie.
4. PKBI Propinsi sebanyak 3(tiga) orang yaitu Direktur yang merangkap Sub recipient koordinator, staf program/monev dan staf keuangan.
5. Perwakilan organisasi populasi kunci dari masing-masing propinsi sebanyak 1(satu) orang yaitu: Jaringan Orang Terinfeksi HIV/AIDS (JOTHI), Jarnas PKNI, Jarnas GWLINA dan OPSI.

Kegiatan pertemuan diagendakan di 4 regional propinsi sepanjang bulan Maret-Mei. Pertemuan Regional 2 yang melibatkan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berikut 22 Kota/kabupatennya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-25 April yang lalu.

Rangkaian kegiatan pertemuan Regional 2 diawali dengan presentasi panel dan diskusi tentang:

1. Kebijakan dan Strategi Manajemen Penanggulangan HIV/AIDS dana GF bersama Dr. Nafsiah Mboi, SpA., MPH.
2. Kebijakan Penanggulangan HIV di  Sektor Kesehatan oleh Direktur P2ML
3. Pengembangan Masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS oleh Direktur PKBI

Setelah itu, peserta diajak untuk berbagi Pengalaman Pelaksanaan GF R4 bersama Drg. Dyah E. Mustikawati (Subdit AIDS & PMS). Pengantar Manajamen Proyek GFR 8 disampaikan oleh Dr. Fonny J.S., M.Kes. Setelah itu, secara paralel diagendakan pelatihan Manajemen Keuangan & Logistik GF R8, Manajemen Monitoring dan Evaluasi, Indikator Program GF R8, dan Kegiatan GF R 8 di Provinsi.

Secara khusus peserta KPAP dari masing-masing provinsi melaksanakan diskusi kelompok mengidentifikasi Rencana Kegiatan di Prov dan Kab/Kota, potensi masalah, dan pemecahan masalah dalam implementasi kegiatan yang ditutup dengan pemaparan hasil diskusi kelompok.

Berikutnya, khusus untuk KPA dan PKBI dilaksanakan penguatan kapasitas pengeloaan program Harm Reduction Komprehensif, Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS), Pencegahan Penularan HIV dari Ibu dan Anak, Penguatan Sistem Komunitas, Pengenalan Indikator Nasional, Menginput  Data Indikator Nasional, dan Praktik Monitoring dan Evaluasi. []

*Sekretaris Harian KPAP Jawa Barat