Masyarakat miskin mengeluarkan biaya untuk membeli rokok lebih besar daripada untuk keperluan kesehatan, pendidikan, dan makanan bergizi. “Rokok berada di urutan ke-empat, dan kesehatan pada poisi kesembilan,” kata Kadinkes Jabar Alma Luchyati kepada “PRLM” di Bandung, Selasa (23/4).

Menurut Alma, pihaknya sudah berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan meminta mereka untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat tersebut.

Akan tetapi, diakuinya, informasi ini seringkali tidak sampai karena sosialisasi larangan merokok kalah oleh gencarnya iklan rokok, baik itu di media maupun di sejumlah spanduk dan bilboard di jalan raya.

Menurut dia, iklan rokok harus dihentikan. Dia setuju dengan sejumlah upaya masyarakat yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal iklan rokok. “Iklan rokok harus dilarang. Keberadaan iklan tersebut kontradiktif dengan gerakan mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,” ucapnya.

Untuk lebih mengefektifkan kampanye larangan merokok, pihak Dinkes ke depan akan bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat, seperti Organda (Organisasi Angkutan Darat), perusahaan kereta api, dan perhimpunan restauran. Kerjasama dengan Organda, diharapkan akan membuat angkutan umum menjadi tempat yang bebas dari asap rokok.

Sejauh ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 440/115/Yansos pada 11 Maret 2009 lalu, mengenai larangan merokok di lingkungan kantor Pemprov Jabar. Surat tersebut juga berisi permintaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera membuat pamflet pengumuman pelarangan merokok dan memiliki ruang khusus untuk merokok. []

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=71637