Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaksanakan pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Pemuda Indonesia (LKPI) pada hari Sabtu (18/07) di Vue Palace Hotel, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 3 Bandung.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa selama KNPI lebih kental dengan nuansa politis. Untuk itu, DPP KNPI telah membentuk lima lembaga di bawah strukturnya untuk lebih memungkinkan kader KNPI terjun langsung dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Salah satunya adalah dengan membentuk LKPI ini,” jelas Doli.

Setelah pelantikan pengurus LKPI, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional “Proyeksi Program Pemberantasan Gizi Buruk menuju Indonesia Sehat 1210″. Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut adalah Ir. Kresnawan, M.Sc. (Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi Direktorat Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan RI), Dr. Gaga Irawan Nugraha, MS., Sp.GK (Fakultas Kedokteran UNPAD), dan Mochamad Rachmat, S.KM., M.Kes. (Wakil Sekjen DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia).

Optimalisasi Posyandu

Dalam paparannya Kresnawan menyatakan bahwa sasaran priorotas pembangunan kesehatan dalam hal menurunkan prevalensi gizi buruk secara nasional sudah tercapai, tetapi masih menunjukkan disparitas yang tinggi, dimana kasus gizi buruk masih banyak terjadi di Indonesia bagian timur. “Masalah gizi buruk ibarat lingkaran yang tidak jelas mana ujung pangkalnya. Meskipun demikian, upaya pemberantasan harus dilakukan, tidak masalah dari mana kita memulainya,” tambah Kresnawan.

Melanjutkan paparan Kresnawan, Gaga menekankan pentingnya upaya deteksi dini kasus gizi buruk dan menekankan pentingnya membawa balita untuk rutin ditimbang di Posyandu. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Rachmat. “Secara fisik balita yang mengalami gizi buruk dapat dipulihkan. Dengan penanganan yang tepat, dalam 3-4 bulan pun berat badannya akan normal kembali. Tetapi lain halnya dengan gangguan perkembangan yang terjadi karena gizi buruk, sifatnya irreversible, misalnya ‘otak kosong’ yang terjadi karena sel-sel otak balita yang mengalami gizi buruk tidak dapat berkembang dengan optimal,” tegas Rachmat.

Proyeksi Program

Bagi Pengurus LKPI seminar yang diselenggarakan sangat terasa sekali manfaatnya. “Tidak seperti sebelumnya, Wawasan kami tentang gizi buruk mulai terbuka. Ini menjadi masukan yang berharga bagi kami dalam merancang program-program LKPI, khususnya yang terkait dengan pemberantasan gizi buruk,” ungkap salah seorang pengurus.

Kresnawan mengarahkan agar LKPI menyusun program yang konkret, khususnya jika bermaksud untuk bersinergi dengan Depkes. “Jangan sampai teman-teman LKPI datang ke Depkes dan bertanya apa yang Depkes punya. Harusnya sebaliknya, LKPI datang dengan program yang konkret, kemudian dapat kita lihat kemungkinan apa yang dapat dibantu oleh Depkes.”

Rachmat pun berharap LKPI menyusun program yang efektif. “Jika kita perhatikan, anggaran untuk menurunkan prevalensi gizi buruk bertambah, tetapi kasus gizi buruk pun terus bertambah.” Dalam acara ramah-tamah, Ketua Yayasan Eureka Indonesia, Kuspriyanto, S.Si., Apt., sempat mendiskusikan hal tersebut bersama Rachmat dan pengurus LKPI. “Kemungkinan karena program dan kegiatannya bersifatnya hit and run. Setelah program dan kegiatannya berakhir, maka masyarakat akan kembali pada kondisi sebelumnya,” ungkap Ketua YEI. Diskusi pun menyepakati tentang pentingnya upaya penanggulangan kekurangan gizi dengan pendekatan konsep positive deviance (PD) dan kegiatan Pos Gizi. []